Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keuangan desa adalah hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Desa memiliki hak atas bagi hasil pajak. Hak ini menjadi salah satu sumber penerimaan desa. Di sisi lain, desa memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
dan inklusif, serta mendorong keterlibatan aktif dari warga negara. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Kepala Desa Jatisobo Kabupaten Sukoharjo, maka penulis menggambarkan tugas Kepala Desa Jatisobo dengan empat indikator tugas kepala desa yang berdasar pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jatisobo Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. Merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Penjabat Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah Kaspinor mengatakan, penjabat kepala desa merupakan pimpinan tertinggi pada tingkat desa yang diangkat untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu. Karena PJ kades dan kades PAW itu memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak yang sama sebagaimana kepala desa definitif. PLT Kepala Desa Dalam Perubahan RPJMDes Sedangkan untuk PLT kades tidak boleh melakukan perubahan RPJMDes, karena PLT kades itu hanya sebagai pelaksana tugas kades, tidak memiliki kewenangan, kewajiban, dan hak Kata pengantar sendiri berisi tentang salam pembuka,kemudian tujuan dari laporan kepala desa itu dibuat, tugas dan fungsi dari pemerintah desa, salam penutup, serta ucapan terima kasih. 3. Pendahuluan . Ini merupakan bab pertama yang memuat mengenai latar belakang, dasar hukum, dan gambaran umum mengenai desa. FOTO: IST. Pahami dengan Jelas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Pajak.com , Jakarta – Setiap negara tentunya menerapkan kewajiban pajak untuk setiap warganya. Di Indonesia, orang yang berkewajiban membayar pajak disebut dengan Wajib Pajak. Detailnya, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan—meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah Desa. 15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 16.

.
  • p95akdmscx.pages.dev/342
  • p95akdmscx.pages.dev/220
  • p95akdmscx.pages.dev/205
  • p95akdmscx.pages.dev/31
  • p95akdmscx.pages.dev/291
  • p95akdmscx.pages.dev/403
  • p95akdmscx.pages.dev/639
  • p95akdmscx.pages.dev/103
  • p95akdmscx.pages.dev/236
  • p95akdmscx.pages.dev/749
  • p95akdmscx.pages.dev/930
  • p95akdmscx.pages.dev/756
  • p95akdmscx.pages.dev/864
  • p95akdmscx.pages.dev/663
  • p95akdmscx.pages.dev/777

    • hak dan kewajiban pj kepala desa